Kompol Arafat Enanie menuding Haposan Hutagalung dan jaksa penyidik berkomplot menambahkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun Cirus Sinaga, salah satu jaksa yang menangani kasus itu, menanggapi santai.

Setelah kurang lebih dua jam di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa Cirus Sinaga akhirnya keluar juga. Namun Cirus hampir bungkam soal Laporan Harta Kekayaan Pejabatn Negara (LHKPN) yang dilaporkannya.

Jaksa Cirus Sinaga mendatangi Gedung KPK. Pria yang disebut-sebut terlibat kasus mafia pajak Gayus Tambunan ini, mengunci mulutnya seputar maksud kedatangannya itu.

Kompolnas meminta 3 lembaga, KPK, Komnas HAM dan PPATK untuk memverifikasi nama-nama kandidat Kapolri. PPATK mengaku telah menerima surat permintaan tersebut.

Meski belum diumumkan secara resmi, nama-nama calon pengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai bermunculan. Di antara nama-nama yang beredar kini mulai melapor kekayaan.

Dino Patti Djalal baru bisa menyerahkan LHKPN selaku mantan Komisaris PT Danareksa pada akhir September. Dia mengaku sudah meminta maaf kepada KPK tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang tersedia.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar terkejut pejabat BUMN yang belum melaporkan kekayaan ke KPK ternyata banyak yang merupakan tokoh nasional, seperti Dino Patti Djalal dan Tanri Abeng.

Beberapa tokoh nasional yang menjadi pejabat di salah satu BUMN ternyata ada yang belum pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK sejak pertama kali menjabat.

Tingkat kepatuhan pejabat BUMN dalam menyampaikan LHKPN ke KPK mulai menanjak. Meski terus bertambah, hingga 17 Agustus lalu baru 22 BUMN yang sudah melapor 100%.

Sekitar 775 pejabat BUMN yang belum melaporkan  kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka ini setara dengan 12% dari total pejabat BUMN sebanyak 6.453 orang.