Desakan agar ormas yang anarkis segera dibubarkan terus mengalir. Namun, kewenangan membubarkan bukanlah domain kepolisian.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam keras sikap ormas yang mengusir kegiatan sosialisasi Komisi IX DPR di Banyuwangi. PKS melihat acara Ribka Tjiptaning dan Rieke resmi acara sosialisasi DPR.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning resmi melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya ke Bareskrim Polri. FPI dinilai telah melakukan tindak pidana.

Pengaduan anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning cepat dapat tanggapan. Tim Propam akan ke Banyuwangi untuk menyelidiki dugaan bahwa Polres Banyuwangi membiarkan massa FPI.

Anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning mengadu ke Komnas HAM karena merasa diusir ormas FPI saat sedang kunjungan kerja di Banyuwangi.  Ribka meminta Komnas HAM memberikan rekomendasi tegas terhadap ormas tersebut.

Selain ke Komnas HAM, Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR Ribka Tjiptaning menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Politisi PDIP ini akan melaporkan kasus pembubaran paksa yang dilakukan FPI di Banyuwangi.

Aksi Front Pembela Islam (FPI) mengusir anggota DPR di Banyuwangi, Jawa Timur, disayangkan. Salah satu ormas Islam itu dinilai telah bertindak seperti laiknya polisi.

Sosialisasi kesehatan gratis yang dihadiri anggota Komisi IX DPR-RI di rumah makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, diduga ilegal. Pasalnya, surat izin yang dilayangkan ke polisi sebelumnya berisi kegiatan temu kangen.

Sosialisasi kesehatan gratis yang dilakukan anggota Komisi IX DPR RI di Banyuwangi, diwarnai kericuhan. Acara ini ini dibubarkan paksa oleh FPI, Forum Banyuwangi Cinta Damai serta LSM Gerak. Alasannya, acara itu ditunggangi PKI.

Terpidana kasus suap dalam pemilihan Gubernur BI, Dudhie Makmum Murod, menyatakan dirinya tidak sendiri menerima suap. Untuk itu, Dudhie mendesak agar KPK juga mengusut anggota komisi IX DPR RI FPDIP periode 1999-2004.