Amerika Serikat memberikan contoh. Laporan gratifikasi atau penerimaan hadiah diumumkan seluruh pejabat diumumkan pemerintah. Tapi di Indonesia masih terbatas pejabat yang melapor.

Pemerintah AS mengumumkan gratifikasi yang diperoleh pejabat negara selama mereka bertugas. Hadiah berlian hingga kacang disebutkan. Langkah ini mestinya juga dilakukan SBY dan kabinetnya.

Apa saja prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan KPK selama tahun 2008 ini. ICW punya data lengkapnya. Eksekutif dinilai sebagai lembaga yang paling sering terjerat korupsi.

Kritikan mengalir pada Ketua Agung DPR karena pengesahan RUU MA dianggap cacat prosedur. Namun di luar itu semua, menurut Agung, UU MA sudah reformis.

Ketua DPR Agung Laksono tidak gentar diadukan ke BK DPR atas kepemimpinannya dalam sidang paripurna pengesahan RUU MA. Dia siap mematuhi dan memenuhi panggilan pemeriksaan BK.

Sejauh ini baru 12 partai politik yang menyerahkan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 12 parpol, Hanura berkocek paling tebal.

ICW meminta Badan Kehormatan (BK) memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait pengesahan RUU MA. ICW menilai Agung melanggar tata tertib dan kode etik sidang dalam pengesahan RUU tersebut.

Dua anggota DPR diduga menerima gratifikasi dari Depag saat melakukan pemantauan terhadap haji 2006-2007. Menteri Agama mengakui memberi sejumlah dana kepada mereka namun dia membantah ada dugaan korupsi.

ICW menuding pemerintah telah menjadikan anggaran pendidikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi saat ini Pemilu 2009   semakin dekat.

Departemen Agama diduga telah membiayai rapat dengan panitia kerja di DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji 2006. Menanggapi hal ini, KPK berjanji akan mengusutnya jika kasus tersebut memenuhi unsur tipikor.