Tim Mabes Polri dari Bareskrim melakukan penyelidikan atas insiden pembubaran sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX DPR RI oleh sejumlah organisasi masyarakat. Mereka elakukan pertemuan tertutup dengan Kapolres Banyuwangi.

FPI meminta polisi menangkap dan menahan Ribka Tjiptaning. Alasannya anggota Komisi IX DPR dari FPDIP itu dinilai telah dengan sengaja menyebarkan komunisme di masyarakat.

Pengamat Politik Azyumardi Azra berpendapat, pembubaran FPI dikhawatirkan akan kembali ke rezim Soeharto. Solusinya, Kepolisian harus berani menangkap otak di balik insiden pembubaran paksa acara  Ribka Tjiptaning cs di Banyuwangi.

FP) membantah mengusir tiga anggota DPR yang sedang bertugas di Banyuwangi. Bila ada media massa yang mengaitkan FPI dengan insiden itu, FPI akan mengambil langkah hukum dan politik.

FPI menolak bertanggung jawab terhadap insiden pengusiran tiga anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi. Di Banyuwangi tidak ada lagi FPI dan tidak ada alasan mengkaitkan FPI dengan kejadian itu.

Forum Umat Islam (FUI) Banyuwangi berniat melaporkan Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjitaning ke polisi. Ribka dituding telah melakukan kebohongan publik serta menebar fitnah setelah dibubarkannya sosialisasi kesehatan.

Orangtua Ribka Tjiptaning memang pernah terlibat PKI. Namun itu bukan alasan mengusir anggota DPR Komisi IX itu dengan alasan dicurigai terlibat PKI sebagaimana yang FPI lakukan di Banyuwangi.

Front Pembela Islam (FPI) menolak desakan pembubaran yang dialamatkan pada organisasinya. FPI menilai pembubaran adalah isu lama dan tidak berhasil.

Kapolres Banyuwangi, AKBP Slamet Hadi Supraptoyo, memilih bungkam terkait dirinya yang dilaporkan Ketua Komisi IX DPR-RI, ke Mabes Polri dan Komnas HAM. Pelaporan ini buntut acara sosialisasi kesehatan yang dibubarkan FPI.

Desakan agar ormas yang anarkis segera dibubarkan terus mengalir. Namun, kewenangan membubarkan bukanlah domain kepolisian.