Presiden SBY didesak agar meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (konvensi pengendalian tembakau). Jika SBY tak mau, Partai Demokrat diminta menyerukan pemilih agar tak mencontreng SBY jadi presiden lagi.

Gubernur DIY Sultan HB X angkat bicara seputar klausul dibentuknya suatu lembaga pelindung dan penjaga budaya (parardhya) dalam RUU Keistimewaan DIY. Sultan justru takut rakyat Kota Gudeg jadi tidak lebih baik dengan adanya lembaga itu.

DPR memilih menyerahkan penyelesaian konflik antara Depnakertrans dengan BNP2TKI kepada presiden. Dua lembaga yang tidak harmonis dinilai bisa merugikan pemerintah sendiri.

BI akan menandatangani fasilitas bilateral swap arrangement (BSA) dengan Bank of Japan (BoJ) pada Februari. Fasilitas swap ini akan dipakai sebagai tambahan amunisi memperkuat cadangan devisa RI.

Sampai akhir Januari 2009 terdapat 235 perusahaan yang mengajukan penangguhan penerapan UMP. Dari jumlah itu terdapat 177 perusahaan telah mendapat izin.

Taman Lawang, Jakarta, selalu identik dengan tempat mangkalnya para waria. Namun ternyata tidak semua waria di lokasi tersebut menjadi penjaja seks. Namun Shaqila alias Widodo lain.

Fatwa MUI yang mengharamkan rokok harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah dan DPR harus segera membahas RUU Penanganan Dampak Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Komisi IX DPR berjanji akan menyelesaikan keluhan puluhan waria yang mendatangi Gedung DPR, Senayan. Para waria itu mengeluhkan diskriminasi khususnya dalam pekerjaan.

Jumlah waria di Indonesia yang cukup banyak menjadi incaran partai politik. Inilah mungkin yang menjadikan PDIP, tergiur mendekati waria untuk mendulang suara dalam Pemilu 2009 nanti.

Suasana Gedung DPR siang ini tampak lain. Tak seperti biasanya, gedung wakil rakyat dipenuhi puluhan wanita pria alias waria yang mengadukan nasibnya ke DPR.