Rencana pengesahan RUU MA terus mendapat tekanan dari FPDIP. Jika pengesahan tetap dipaksakan tanpa melalaui prosedur yang benar, PDIP akan menggelar aksi boikot untuk tidak ikut rapat paripurna pengesahan.

Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution mendesak agar RUU MA, MK, dan KY KY). Hal ini agar tidak ada kevakuman dan untuk mengatasi gonjang-ganing ketidakpastian hukum.

Hari ini, 6 Oktober, ketua Mahkamah Agung Bagir Manan genap berusia 67 tahun. Namun, hingga kini Presiden SBY belum menurunkan SK pensiun bagi akademisi Unpad tersebut.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan RUU MA yang semula direncanakan akan selesai 6 Oktober ternyata akan mundur lagi. Panja DPR belum menyepakati beberapa poin dalam RUU tersebut.

Panitia kerja (Panja) revisi UU MA hendak sesegara mungkin mengesahkan peraturan itu. Ditengarai ada sesuatu di balik segala ketergesaan tersebut. KPK didesak menyelidiki.

Isu adanya sidang paripurna malam ini dibantah Ketua Panja RUU MA, Aziz Syamsudin.

 Jika batas usia pensiun hakim agung disahkan menjadi 70 tahun sangat merugikan calon-calon hakim agung. Saat ini 43 hakim tersebut sudah melewati beberapa proses seleksi.

Panja DPR terkait revisi UU MA telah menyepakati usia pensiun hakim agung 70 tahun. Tak pelak, hal ini pun mengundang protes. Petisi berisi penundaan pengesahan pun segera diajukan ke Ketua DPR Agung Laksono.

Penentuan usia pensiun hakim agung 70 tahun dinilai salah prosedur. Karena, DPR dan pemerintah tidak mengadakan polling untuk menentukan usia pensiun terbaik hakim agung.

KY menyeleksi calon hakim agung agar kandidat yang ada benar-benar kredibel. Bahkan KY juga menggali data dari KPK yang berkaitan dengan calon hakim agung tersebut.