Mantan Bendahara Umum PD kembali tersandung masalah hukum. Setelah sebelumnya diduga terlibat dalam kasus suap wisma atlet dan suap Sekjen MK, kini Nazaruddin diduga terlibat kasus pengadaan barang di Kemendiknas.

PD menyerahkan kasus mantan bendahara umumnya M Nazaruddin pada proses hukum, termasuk kepulangannya dari Singapura ke Indonesia. PD juga meminta agar kasus Nazaruddin tidak dihubungkan dengan tersangka kasus suap pemilihan DGS BI, Nunun Nurbaeti.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yakin Nazaruddin akan memegang komitmen memenuhi panggilan KPK.

Siang ini penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel. Penggeledahan ini terkait pengembangan penyidikan kasus suap terkait pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang.

Polda Metro Jaya diketahui pernah menyidik kasus pemalsuan Bank Guarantee yang diduga melibatkan M Nazaruddin. Hanya saja, polisi tidak bisa bergerak lebih jauh, karena bukti-bukti kasus tersebut tidak diberikan oleh pelapor.

Makin banyak saja kasus yang menjerat Nazaruddin. Untuk pemanggilan Jumat 10 Juni nanti, dia dipanggil KPK bukan dalam kasus suap wisma atlet di Kemenpora, melainkan terkait kasus dugaan korupsi di Kemendiknas.

Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, diduga tersangkut kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kemenakertrans. Neneng diperiksa sebagai saksi.

KPK menggeledah dua rumah di Pondok Cabe dan Cibubur terkait kasus suap di Kemenpora. Penggeledahan dilakukan hari Selasa (7/6/2011) sejak pukul 13.00 WIB.

Meski secara hukum Muhammad Nazaruddin belum menjadi tersangka dalam kasus korupsi wisma atlet, namun secara etis Partai Demokrat seharusnya tidak 'menyembunyikan' yang bersangkutan.

Pemanggilan M Nazaruddin oleh KPK terkait kasus suap di Kemenpora masih menjadi tanda tanya. Meski begitu KPK memastikan Nazaruddin yang sudah dicegah ke luar negeri ini akan dipanggil sebagai saksi.