Kepatuhan para pejabat Kementerian Keuangan menyerahkan laporan kekayaan masih rendah. Bahkan hingga batas terakhir tanggal 25 Juni 2011 hanya sekitar 30-40% yang menyerahkan laporan.

Ketua DPR Marzuki Alie menyebut adanya dugaan mark-up dalam pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 823 milyar. DPD pun siap diperiksa KPK seputar proyek raksasa di 33 provinsi tersebut.

Ditjen Pajak mengatakan sebanyak 16 ribu pegawainya harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini berarti setengah dari seluruh jumlah pegawainya.

Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar melihat integritas setiap calon sebagai pertimbangan yang utama. Pendaftar yang mempunyai kekayaan tidak wajar sudah semestinya dieliminasi sejak awal.

Menteri Keuangan mengakui masih banyak pegawai Kementerian Keuangan (Keuangan) yang ragu-ragu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

KPK mendorong kewajiban pelaporan harta kekayaan negara di sejumlah instansi salah satunya di Kemenkeu. Hal ini ditandai dengan penempatan drop box di kantor Dirjen Bea Cukai dan kantor Pusat Kemenkeu.

Sejumlah direksi BUMN mendeklarasikan diri dan menandatangani pakta antisuap di KPK. Dengan aksi ini, diharapkan budaya sogok-menyogok tak terjadi lagi di BUMN.

Nama Sekjen MK, Janedjri M Gaffar tiba-tiba jadi bahan perbincangan di media lantaran ia menolak uang 120.000 dollar Singapura yang diberikan mantan Bendahara PD M Nazaruddin. Sebenarnya berapa banyak harta Janedjri?

Per 20 Mei 2011 jumlah Dewan Komisaris dan Direksi BUMN yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tinggal 30 orang (2,52%) dari total 1.189.

Kementerian BUMN menandatangani perjanjian anti korupsi dengan KPK. Perjanjian ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran negara di lingkungan BUMN.