Keputusan rapat Pansus Angket Bank Century yang mengimbau Boediono dan Sri Mulyani untuk menonaktifkan diri dari jabatannya sebagai wapres dan menkeu, dinilai terlalu mewah. Jika hanya mengeluarkan imbauan, rapat-rapat biasa DPR  juga bisa menghasilkan keputusan seperti itu.

Bantuan sumbangan koin untuk Prita Mulyasari terus berdatangan. Kali ini sumbangan datang dari anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

RS Omni Internasional telah mengumumkan pencabutan gugatan perdata pada Prita Mulyasari. Tapi persoalan lain muncul yakni terungkapnya isi draf perdamaian yang dibuat Depkes. Isinya dinilai lebih pro Omni.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mendukung upaya penyelesaian kasus pidana dan perdata antara Prita Mulyasari dan RS Omni Internasional. Selain itu Komisi IX juga mengeluarkan rekomendasi agar RS Omni ditutup.

Aktivis perempuan yang juga anggota Komisi IX (kesehatan) DPR Rieke Diah Pitaloka menilai pemberian uang koin untuk Prita Mulyasari terlalu dini. Memberikan koin sama artinya membenarkan putusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan.

Prita Mulyasari harus mebayar Rp 204 juta kepada RS Omni Internasional lantaran kalah dalam putusan banding Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan ini pun disesalkan berbagai pihak.

Para pengusul awal hak angket Bank Century atau yang lebih dikenal dengan Tim 9 menyambangi Wiranto untuk meminta dukungan. Ketua Umum Partai Hanura itu menyambut baik apa yang dilakukan Tim 9 dan memberikan motivasi pada Tim 9.

Tim 9 terus melakukan penggalangan dukungan kepada tokoh-tokoh nasional. Kini giliran Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang disambangi tokoh inisiator hak angket Bank Century itu.

Dua kandidat diprediksi bakal bersaing ketat memperebutkan kursi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Musda VIII. Dua orang itu adalah Gandung Pardiman dan Rahmad Pribadi.

Mantan anggota DPR Dradjad Wibowo mengungkapkan ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana talangan Bank Century. Ia menyebutkan mereka berinisial 2B dan 3R. Namun sayangnya mantan anggota Komisi IX ini tidak bersedia menerangkan arti inisial itu.