Alih-alih berhasil membawa Nazaruddin pulang, Partai Demokrat justru mempertanyakan penanganan kasus kadernya tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dianggap tidak tak fokus mengusut kasus yang membelit Nazaruddin.

PD berkali-kali menyakinkan publik bahwa Nazaruddin akan pulang ke Tanah Air bila dipanggil oleh KPK. Bagaimana bila ternyata Nazaruddin memang tak memenuhi panggilan KPK?

PPATK menyebut ada 5-6 orang yang terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan pada dugaan korupsi pembangunan wisma atlet. Ada anggota DPR juga ikut terlacak.

Penggeledahan tim peyidik KPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan masih berlangsung. Penggeledahan ini terkait pengembangan penyidikan kasus suap terkait pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang.

Berbagai upaya ditempuh KPK untuk dapat mengirimkan surat pemanggilan kepada eks Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Surat pemanggilan tersebut bahkan sempat ditolak oleh satpam penjaga rumah Nazaruddin.

Kabar yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. KPK memastikan pemanggilan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin pada Senin (13/6) pekan depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan bendahara partai Demokrat, Nazaruddin, namun tidak terkait kasus dugaan suap pengadaan wisma atlet.

Mantan Bendahara Umum PD kembali tersandung masalah hukum. Setelah sebelumnya diduga terlibat dalam kasus suap wisma atlet dan suap Sekjen MK, kini Nazaruddin diduga terlibat kasus pengadaan barang di Kemendiknas.

PD menyerahkan kasus mantan bendahara umumnya M Nazaruddin pada proses hukum, termasuk kepulangannya dari Singapura ke Indonesia. PD juga meminta agar kasus Nazaruddin tidak dihubungkan dengan tersangka kasus suap pemilihan DGS BI, Nunun Nurbaeti.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok yakin Nazaruddin akan memegang komitmen memenuhi panggilan KPK.