Lain ladang, lain belalang. Lain pengadilan, lain pula waktu jam sidang. Jika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, waktu sidang molor 4 jam hal biasa. Di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur, sebaliknya, rata-rata on time.

PT Bali Balance, mantan pemegang lisensi perusahaan pakaian selancar asal Australia Billabong International, menggugat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengusulkan ada pembatasan pengajuan kasasi yang diatur dalam UU. Wacana ini mengemuka saat MA RI bertemu dengan MA Belanda dalam studi banding di gedung MA.

I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsih mengajukan gugatan atas penonaktifan mereka dari LPSK. Namun hakim PTUN memutuskan menolak gugatan mereka. Putusan ini mempertegas pemecatan Ktut dan Myra sejak dikeluarkannya Keppres.

Hakim PTUN Jakarta menggelar sidang kasus sengketa penampungan pedagang pasar Cikini Ampiun langsung di lokasi pasar tradisional itu.

Dua Janda pahlawan, Rusmini dan Soetarti, tetap bersikukuh atas pendiriannya bahwa rumah yang mereka tempati adalah sah secara hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menang dalam kasasi Kepmen No 14/2003 untuk menyatakan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta adalah tidak layak. Apakah makna dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tersebut?

MA mengabulkan permohonan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menilai reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta adalah tidak layak. MA menilai putusan kasasi No Register 109 K/TUN/2006 tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

MA beberapa hari lalu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam putusan kasasi tersebut, Kepmen No 14/2003 yang menilai tidak layak rencana reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara (Pantura) sah secara hukum.

Walhi menyambut baik putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas gugatan perusahaan pengembang reklamasi. Walhi yang juga sebagai pihak terintervensi menilai tidak boleh ada pembangunan reklamasi di wilayah yang diperkarakan.