Kemenkum HAM akan mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pengetatan remisi koruptor. Ke depan, Kemenkum HAM akan menyempurnakan peraturan yang pro pemberantasan korupsi itu.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap pengetatan remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Partai Golkar menyambut gembira.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menkum HAM tentang pengetatan remisi batal. Tanggapi hal itu, Komisi III DPR mendesak agar SBY mencopot Menkum HAM.

Senyum Yusril selaku pengacara 7 terpidana korupsi yang berhasil membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkum HAM ditanggapi dingin Denny Indrayana. "Putusan ini melukai rasa keadilan masyarakat," kata Denny.

Muka sumringah terpancar dari Yusril Ihza Mahendra. Usahanya berhasil membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkum HAM. Lalu mengapa pengetataan remisi bagi terpidana korupsi dihapus?

Majelis hakim PTUN Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap moratorium remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, ketujuh terpidana korupsi tersebut dipastikan akan bebas. 

Persoalan izin cuti Antasari Azhar ke resepsi pernikahan anaknya mencuat ke publik. Kemenkum HAM akan menjelaskannya secara gamblang bersama Antasari.

Kementerian Hukum dan HAM hanya mengizinkan Antasari Azhar hadir di acara akad pernikahan anaknya saja. Komisi III DPR akan mempertanyakan kebijakan tersebut dalam rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Kemenkum mengaku sudah memenuhi hak Antasari Azhar sebagai narapidana. Menkum HAM, Amir Syamsuddin, sudah memberikan izin bagi mantan Ketua KPK itu untuk menghadiri acara adat dan keagamaan.

"Tidak ada alasan AA akan melarikan diri dan lain sebagainya. Jika diperlukan saya dan rekan-rekan Komisi III yang lain siap menjadi personal guarantee agar AA diizinkan menjadi wali resepsi pernikahan anaknya," ujar Andi Basarah.