Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan bahwa sertifikasi halal tetap menjadi haknya. Hal ini dikarenakan halal adalah urusan syariah, sehingga para ulama lah yang pantas mengeluarkan sertifikasinya.

Insiden kekerasan atas Jemaat Ahmadiyah harus dihentikan. Jangan ada lagi kekerasan yang dilakukan atas dasar agama, untuk menyerang penganut agama lain. Kalaupun itu terjadi, pelakunya wajib ditangkap dan ditindak tegas.

Penyerangan warga kepada jamaah penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten kemarin, dikhawatirkan merambat ke isu politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar insiden tersebut tidak dibawa ke arah reshuffle kabinet.

Insiden penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, kemarin adalah pembiaran terhadap perilaku kekerasan.  Pemerintah dinilai gagal melaksanakan amanat konsitusi untuk menjamin kebebasan warga negara untuk beragama.

Anggota FPKS Rahman Amin meminta Kemnag mengkritisi acara ceramah agama di televisi. Dia menilai, acara di televeisi itu justru lebih banyak menampilkan sisi hiburan bukan keagamaan.

Beberapa hari lalu digelar rapat dengar pendapat antara MUI dan Ormas Islam dengan Komisi VIII DPR-RI. Rapat dengar pendapat ini dimaksudkan untuk menghimpun masukkan terkait RUU JPH. Apa saja yang menjadi pokok bahasan penting rapat ini?

Sejak diajukan ke pemerintah beberapa tahun lalu, RUU Produk Jaminan Halal belum mengalami kemajuan yang berarti. RUU tersebut masih mengalami jalan buntu, sedangkan kehadiran RUU tersebut dinilai makin mendesak. Sebuah langkah pun diambil oleh MUI.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ingin agar ormas dilibatkan dalam pembahasan RUU Jaminan Produk halal di Komisi VIII DPR. NU ingin dilibatkan dalam penentuan sertifikasi produk halal.

MUI dan Kementerian Agama saling tarik menarik seputar polemik siapa yang berhak memberikan label halal. Bagi Fraksi PKS, perlu dibentuk badan baru seperti BPOM sebagai jalan tengah.

Polemik mengenai perebutan siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal kembali menguak. Namun Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) usul, untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebaiknya regulasi terkait 'label halal' dikembalikan ke pemerintah.