Wacana yang digulirkan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengenai pembatasan jarak tempuh motor masih lama untuk diterapkan.

Kasus penanganan dugaan korupsi pelat nomor di Korlantas Polri resmi ditangani Bareskrim. Juru bicara KPK Johan Budi memastikan, KPK hanya menangani simulator. Untuk pelat nomor, KPK hanya melakukan supervisi. 

Saat ini Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) tengah berencana untuk menertibkan aturan yang membatasi jarak tempuh kendaraan roda dua sejauh 200 km. Lalu apa tujuannya.

Polri tengah menyidik kasus dugaan korupsi PNKB di Korlantas. SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan Agung dan KPK. Namun, KPK belum membentuk tim untuk supervisi kasus itu.

Polri masih menunggu perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang saat ini ada di tangan KPK. Kasus dugaan korupsi pembuatan pelat nomor belum ada tersangka.

Bareskrim Polri menyatakan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan materia TNKB. Terkait kasus tersebut, Polri akan melakukan koordinasi dengan KPK.

Bareskrim Polri mulai menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan plat nomor yang ada di Korlantas Polri. KPK yang juga mengusut perkara ini menyiapkan dua opsi: mengambil alih atau mensupervisi penyidikan Polri itu.

Proses mediasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Korps Lalu Lintas Polri masih buntu. Pada hari ini KPK menyatakan masih ingin memverifikasi bukti-bukti yang disita.

Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan material plat nomor di Korlantas Polri. Mereka yang terlibat diduga juga menyandang status sama dengan beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus simulator SIM.

Korlantas Polri dan KPK kembali bertemu dalam mediasi terkait gugatan perdata. Dalam mediasi kedua ini, kedua pihak masih belum bersepakat damai. Sebab KPK hingga kini mengaku belum menyelesaikan proses verifikasi terhadap barang yang disita.