Jumlah pemilik hak suara di Jabar saat pilgub mendatang diprediksi mencapai 34 juta orang. Pemilik hak suara itu nantinya akan masuk di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Sebagian besar posisi kepala daerah yang saat ini dijabat oleh petinggi partai politik membuat PNS sulit netral dalam gelaran pilkada. Presiden SBY berencana mengeluarkan inpres yang menegaskan netralitas PNS dalam ajang kompetisi politik.

KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran pemilih tambahan khusus dalam Pilgub DKI putaran dua. Pendaftaran DPT dibuka tanggal 25-29 Juli 2012.

Banyaknya warga Jakarta yang tidak terdaftar dalam DPT pada 11 Juli lalu, membuat Panwaslu DKI pro aktif membuka posko pengaduan DPT selama 12 hari. Dari laporan yang diterima, Panwaslu DKI menerima 950 pengaduan DPT.

KPU telah menetapkan hari-H Pemilu 2012 jatuh pada 9 April 2014. Namun demikian tahapan awal untuk penyusunan DPT akan dimulai akhir tahun ini dengan harapan hasilnya lebih akurat dan tidak menjadi benih sengketa.

Kompetisi politik Pemilu dan Pilpres 2014 akan sangat berbeda bila dibanding dua periode sebelumnya. Gesekan dapat terjadi karena potensi konflik antar kontestan yang lebih terbuka dan menjadi tugas KPU menyiapkan antisipasinya sejak dini.

KPU DKI Jakarta akhirnya memberi kesempatan bagi warga Ibukota yang namanya belum terdaftar dalam DPT untuk mendaftar ulang. KPU DKI memberi waktu mulai tanggal 25-29 Juli 2012.

Wagub Jabar Dede Yusuf berharap panitia pengawas pemilu (Panwaslu) berlaku adil dalam menindak kecurangan pada Pilgub Jabar 2013. Ia mengibaratkan, Panwaslu sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola.

Permasalahan DPT menjadi perhatian serius Panwaslu DKI Jakarta. Panwaslu pun membuka posko pengaduan DPT di berbagai wilayah Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Pusat, posko pengaduan DPT dibuka di 8 kecamatan.

Ngabuburit sambil sosialisasi pilgub DKI putaran II. Itulah kegiatan Panwaslu DKI di awal bulan Ramadan ini. Brosur berisi imbauan agar warga yang belum terdaftar di DPT segera mendaftar dibagi-bagi saat ngabuburit.