Partai Golkar mengubah haluan dukungannya terkait angket mafia pajak. Golkar 'akhirnya' mendorong penuh anggota DPR dari FPG untuk mengusulkan hak angket mafia pajak.

"Kita akan kawal semua penyidikan, proses peradilan, penghukuman koruptor yang kita hadapi. Makanya kita agak kesal ada panja mafia hukum, ada rencana pansus, ada rencana hak angket," ujar salah satu deklarator Geram Hukum Todung Mulya Lubis.

Satu persatu anggota koalisi menarik dukungannya terhadap penggalangan angket mafia pajak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih membuntuti PD menarik dukungan terhadap hak angket yang berujung pada Pansus angket mafia pajak ini.

Partai Demokrat mengimbau anggota koalisi agar menarik dukungan terhadap usulan hak angket pajak Gayus Tambunan. Imbauan ini tak digubris PKS dan hak angket dipastikan terus berjalan.

Partai Golkar menarik dukungan atas usul angket mafia pajak. Semua anggota fraksi Partai Golkar DPR diminta untuk menghentikan laju pengguliran angket mafia pajak.

Partai Demokrat (PD) menolak penggalangan hak angket mafia pajak. PD was-was dibalik misi memberantas mafia pajak justru ditumpangi kepentingan parpol tertentu.

Anggota DPR dari FPD, Sutjipto diancam di-PAW (pengganti antar waktu) dari DPR karena telah menggalang dukungan angket mafia pajak. Sutjipto pun memilih mencabut usul angket mafia pajak yang sudah ditandatanganinya.

PDIP memutuskan akan menggunakan hak angket mafia pajak. Semua anggota FPDIP DPR siap membubuhkan tandatangan usulan angket mafia pajak.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Sutjipto, terancam didepak dari DPR. Hal ini dikarenakan usahanya menggalang angket mafia pajak tanpa sepengetahuan fraksinya.

DPR dan pemerintah tidak ada bosannya membentuk satgas, panja atau pansus untuk mengatasi suatu masalah. Terkait bencana lahar dingin, Komisi V DPR mendesak agar pemerintah membentuk satgas lahar dingin untuk mengatasi bencana ini secara lintas sektor.