Ketua KPK Antasari Azhar melakukan inspeksi mendadak terhadap ruangan pegawainya. Ternyata, ada sebuah ruangan yang masih kosong dan terkunci saat dilakukan inspeksi, padahal waktu jam masuk kerja sudah lewat.

Kejaksaan adalah lembaga yang paling sedikit melaporkan harta kekayaan para pejabatnya. Jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung (MA), jumlah pejabat Kejaksaan yang melaporkan hartanya lebih rendah.

Laporan harta kekayaan calon hakim agung Djafni Djamal, hanya senilai Rp 138 juta. Nominal yang tergolong kecil untuk seorang hakim karier tersebut spontan jadi bahan pertanyaan anggota Komisi III DPR-RI.

Imbauan KPK agar para penyelenggara negara melaporkan kekayaannya direspon oleh para petugas Direktorat Jendral Pajak. Selama hampir seminggu ini, ada sekitar 500 orang penyidik yang melapor.

KPK meminta agar daftar harta kekayaan pejabat dipajang di instansi masing-masing selama 30 hari. Tapi hal ini justru menuai kritik. Bagaimana dengan rakyat di daerah bila ingin tahu?

KY menyeleksi calon hakim agung agar kandidat yang ada benar-benar kredibel. Bahkan KY juga menggali data dari KPK yang berkaitan dengan calon hakim agung tersebut.

KPK didesak DPR agar tidak mengumumkan harta kekayaan pejabat negara. Alasan wakil rakyat, itu sesuai UU.

KPK menutup akses publik terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) setelah anggota DPR mempertanyakan kewenangan komisi ini mengumumkannya. ICW menilai anggota DPR ketakutan hartanya dipublikasikan.

KPK akan mengkaji mobil Toyota Prius Hybrid yang diterima Wapres Jusuf Kalla dari PT Toyota Astra. Jika pemberian mobil terbukti ada hubungan dengan jabatan wapres maka akan menjadi milik negara.

Pemeriksa pajak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 September 2008.