Kerja intelijen dalam kewenangan pemeriksaan intensif dan penyadapan seperti yang tercantum dalam klausul RUU Intelijen, harus diawasi DPR secara khusus. Hal ini dilakukan agar kerja intelijen terarah.

24 Juta karyawan Indonesia mengeluarkan Rp 10 triliun hanya untuk biaya berobat dan kesejahteraan dalam satu tahun. Ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah Indonesia memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh masyarakat.

Berbagai solusi coba ditawarkan Pemprov DKI untuk mengatasi macet di Jakarta. Salah satunya dengan menerapkan jalan berbayar ERP. Namun hingga saat ini sistem tersebut belum bisa diterapkan, karena belum ada payung hukum.

Draf RUU Intelijen memberikan kewenangan pada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyadap seseorang tanpa izin pengadilan. Kalangan aktivis mengecam hal ini karena dianggap melanggar HAM. Bagi pemerintah, perbedaan itu hal biasa.

Maraknya penyelewengan di lapas dinilai Menkum HAM Patrialis Akbar, bukan salah Dirjen Lapas Untung Sugiono. Tapi, para penjahat kini semakin lihai. Oh ya?

BIN masih mendalami dan berkoordinasi dengan semua instansi berwenang menyusul maraknya teror bom yang telah menjalar ke sejumlah daerah. Namun, BIN masih merahasiakan hasilnya.

DPR dan anggota Komisi I sedang menggodok RUU Intelijen. RUU ini memberi kewenangan koordinasiutama pada BIN.

Menkum HAM Patrialis Akbar mendesak Kepolisian mengungkap pelaku pengirim bom yang disimpan dalam buku. Jika pelaku tak tertangkap, teror akan terus menganggu keamanan negara.

Komisi I DPR menggelar raker dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menkum HAM Patrialis Akbar. Rapat mengagendakan penyerahan daftar inventarisir masalah RUU tentang intelijen.

Menkum HAM Patrialis Akbar menilai wajar sejumlah oknum TNI berada di lokasi Ahmadiyah. Patrialis memilih berpikiran positif bahwa TNI sedang melindungi Ahmadiyah.