ICW kembali mendatangi KPK. Kali ini, LSM antikorupsi tersebut melaporkan adanya dugaan korupsi di tubuh PT Angkasa Pura I (PT AP 1) terkait pengadaan Electronic Auction (E-Auction) tahun 2005-2007.

Pemanggilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaporan ICW terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan parlemen tersebut.

ICW mengkhawatirkan adanya praktik 'setor upeti' dari pejabat daerah ke pejabat pusat di lembaga pelayanan publik dan penegak hukum.

Sejumlah kalangan keberatan dengan penerapan paspor hijau bagi jamaah haji karena jauh lebih rumit. Namun ICW menilai belum tentu paspor hijau tidak praktis.

Laporan ICW terhadap dugaan korupsi Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni merupakan data lama yang pernah muncul dalam pengadilan kasus mantan Menag Said Aqil Al Munawaaar.

Anggota DPR asal Golkar Djulkarnain Jabar membantah telah menerima Rp 500 juta terkait penyusunan BPIH tahun 2006. Sedangkan untuk memantau pelaksanaan haji, Djulkarnain hanya menerima uang dari Departemen Agama.

KPK dituding memiliki conflict of interest dalam kasus Agus Condro. Tapi hal ini dibantah, KPK menjamin pengusutan kasus ini tetap berlanjut.

Badan Kehormatan DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono 5 Februari 2009. Agung akan dimintai keterangan soal aduan ICW yang mengatakan dirinya melanggar kode etik saat pengesahan RUU Mahkamah Agung.

Kasus dugaan penerimaan uang oleh sejumlah anggota PDIP yang dilaporkan Agus Condro kepada KPK mandek. ICW menduga adanya conflict of interest di KPK dalam menangani kasus ini.

Ketua DPR Agung Laksono akan segera dimintai keterangan oleh BK. Agung dianggap telah melanggar kode etik DPR saat mengesahkan RUU MA lalu.