Pemerintah Indonesia akan membentuk tim dari Kementerian Luar Negeri untuk mencoba menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim ini diharapkan bisa membuat otoritas Malaysia meringankan hukuman mati bagi para TKI tersebut.

Pihak PT MNC menegaskan, pencabutan gugatan di Pengadilan TUN, karena pihaknya sudah merasa menang dan merupakan pemilik sah TPI. Karenanya, anggapan pihak Tutut sebagai pemilik perusahaan televisi itu dianggap menyesatkan.

Sebuah tim khusus dibentuk untuk menangani kasus seratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim akan mengupanyakan bantuan hukum yang maksimal kepada para WNI tersebut.

Menjelang 1 tahun masa kerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, janji Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja menterinya ditagih. SBY diminta mereshuffle para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan hanya mempermalukan SBY.

Pemberian grasi tidak akan longgar lagi. Di UU yang baru disahkan oleh DPR, pemberian grasi diperketat. Tanggung jawabnya ada di tangan Menkum HAM sebagai filter.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta polemik soal grasi Syaukani HR dan pembebasan bersyarat Aulia Pohan tak dipersoalkan. Secara aturan, tidak ada yang salah dari dua kebijakan tersebut.

Terpidana aliran dana BI, Aulia Pohan, sudah kerap pulang ke rumahnya sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat pada 18 Agustus. Hal ini dibenarkan Ditjen Lapas Kemenkum dan HAM karena Aulia mendapatkan asimilasi sebelum bebas.

Terpidana korupsi Syaukani HR terserang stroke global, buta, lumpuh. Pria yang mendapat grasi 3 tahun sampai bebas itu, dinyatakan tidak bisa sembuh secara medis.

Terpidana kasus Tanjung Api-api, Yusuf Erwin Faishal, diperiksa penyidik KPK. Yang menarik, suami penyanyi Hetty Koes Endang ini datang dan pergi tanpa ada kawalan dari petugas KPK maupun lapas.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY kepada terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani HR dipertanyakan. Istana menegaskan proses grasi sudah melalui uji materi kepatutan dan kelayakan.