Tedjo Edhy Purdijatno berharap polemik Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP dihentikan. Tedjo menyebut tidak ada sesorang yang ingin dihina.

Kewenangan Polri mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mabes Polri menanggapi hal itu dengan santai.

Kewenangan Polri mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menyarankan sebaiknya departemen/kementerian terkait transportasi yang mengeluarkan SIM, seperti di negara lain.

Penggugat menganggap wewenang Polri membuat SIM dan STNK berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi alat keamanan negara.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai tak tepat apabila Pasal Penghinaan Presiden dihidupkan lagi. Seharusnya tidak ada lagi alergi terhadap kritik. 

Mantan Wakil Ketua MK, Harjono, mendaftar menjadi calon pimpinan KY. Harjono ditanyai soal afiliasinya terhadap salah satu parpol.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tegas menolak Pasal Penghinaan Presiden. "Kita pejabat negara datang untuk dihina supaya memperbaiki diri," kata Fahri.

MK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga yang diketuai Muliaman D. Hadad tidak dibubarkan sebagaimana diminta penggugat.

MK menyatakan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) konstitusional. Alhasil, OJK tidak perlu dibubarkan karena sesuai dengan UUD 1945.

MK menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, OJK tidak dibubarkan sebagaimana diminta penggugat.