detikNews

Melihat 20 Putusan Ketua MK, Dari Penyidik KPK hingga BI Vs OJK

Hakim konstitusi Arief Hidayat menyorongkan surat habis masa jabatannya ke DPR. Bagaimana kiprahnya selama 4,5 tahun terakhir?

Senin, 04 Des 2017 10:02 WIB

detikNews

Nasib Guru Tidak Tetap di Jateng Tak Jelas, Ini Solusinya

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbicara keras tentang nasib guru tidak tetap (GTT). Menurutnya, status GTT saat ini tidak jelas.

Selasa, 28 Nov 2017 20:20 WIB

detikNews

Pansus Persoalkan Penyidik KPK, Ini Jawaban MK

Praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hong Kong dan Singapura.

Senin, 17 Jul 2017 14:07 WIB

detikNews

Gaji Humanis Guru

Banyak sarjana pendidikan "banting setir" melakoni pekerjaan selain guru lantaran gaji yang "tidak humanis".

Selasa, 13 Jun 2017 13:05 WIB

detikFinance

Raih Swasembada, Mentan Siapkan 23 Ribu Penyuluh Pertanian

Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan 23 ribu penyuluh pertanian lapangan (PPL). Tujuannya untuk meraih swasembada pangan.

Selasa, 11 Apr 2017 18:29 WIB

detikNews

Ahok: Rakyat Adalah Bos Kami

Ahok yakin, birokrasi Jakarta 5 tahun ke depan adalah birokrasi yang melayani. Di mana, baginya dan Djarot, rakyat adalah bos.

Jumat, 27 Jan 2017 22:17 WIB

detikNews

Cegah Korupsi, Kejari Jakbar Dampingi Pengelolaan Anggaran Pemkot

Kejari tidak hanya bergerak di ranah eksekusi, tetapi juga pada upaya pencegahan. Salah satunya dengan pendampingan pengelolaan anggaran Pemkot.

Kamis, 12 Jan 2017 14:08 WIB

detikNews

Revisi UU ASN: Pemerintah Tak Boleh Lagi Rekrut Tenaga Honorer

Protes besar pegawai honorer sempat terjadi selama 3 hari berturut-turut di awal Februari 2016.

Kamis, 22 Des 2016 09:17 WIB

detikNews

Pegawai Honorer K2 Sambut Baik Revisi UU ASN

Pegawai Honorer K2 senang dengan draf revisi UU ASN. Pegawai honorer nantinya akan langsung diangkat jadi PNS.

Rabu, 21 Des 2016 15:56 WIB

detikNews

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berhak Dapat Jaminan Hari Tua

Salah satu poin baru dalam draf revisi undang-undang tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua.

Rabu, 21 Des 2016 13:59 WIB