Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 4 pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK non aktif Antasari Azhar. Hal ini terungkap lewat fakta-fakta yang berkembang dalam kasus pembunuhan Nasrudin.

Utusan capres Demokrat SBY dan capres Golkar Jusuf Kalla (JK) datang ke KPK untuk mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para calon presiden dan calon wakil presiden untuk melaporkan kekayaan. Waktu penyerahan data diberikan hingga 16 Mei 2009.

PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) sudah melunasi utang reponya sebesar Rp 203 miliar kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management.

Kekayaan Menneg BUMN Sofyan Djalil sempat naik turun karena memiliki sejumlah saham BUMI. Gara-gara harga saham BUMI melorot, kini kekayaan Sofyan Djalil tinggal sepertiga.

Dari 142 BUMN, hingga saat ini baru 13 BUMN yang memiliki pejabat struktural di bawah direksi yang bertugas untuk melaporkan Pengelolaan Data Wajib LHKPN.

Wali Kota Bandung Dada Rosada akui dipanggil KPK. Namun bukan untuk kasus korupsi. Dada diminta menyerahkan laporan harta kekayaaan pejabat negara (LHKPN) yang nilainya menurut dia tak lebih dari Rp 6 miliar.

KapuspenKejagung Jasman Panjaitan alpa menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Jaksa Agung Hendarman Supandji perlu memberikan sanksi bagi yang bersangkutan.

Meski berkecimpung dalam pemberantasan korupsi, ternyata Kapuspenpum Kejagung RI M Jasman belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal pejabat negara wajib melaporkannya setelah dilantik.

Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Industri Sandang Nusantara (SPISN) mendatangi gedung KPK. Aksi ini dilakukan saat ratusan direksi BUMN seluruh Indonesia sedang berkumpul di KPK.