KPK menemukan adanya indikasi korupsi di Depkes. Korupsi terkait pengadaan alat laboratorium itu diduga melalui praktek mark up.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar mengusut kasus korupsi.  Selain menetapkan tersangka baru pada kasus Depnakertrans dan Pengadaan Kapal Patroli, KPK juga mulai melakukan penyidikan terhadap kasus di Departemen Kesehatan.

Susahnya mencapai kuorum dalam setiap rapat di DPR, membuat rencana pengesahan RUU Pengadilan Tipikor masih mentok. DPR dinilai memang ingin menghilangkan pengadilan tersebut.

Tenggat RUU Pengadilan Tipikor semakin mepet. Namun, pemerintah memegang janji DPR bahwa RUU akan selesai pada 2009 ini.

Presiden SBY didesak untuk segera mengeluarkan Perpu guna menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor yang mandek di DPR. Jika tidak, SBY sama saja tidak mendukung pemberantasan korupsi.

KPU menganggarkan RP 2,4 miliar untuk pembangunan rumah dinas Wakil Sekjen. Hal ini dinilai ICW mengada-ada dan tidak rasional.

Anggaran KPU tahun 2009 dicurigai di-mark up. Hal ini dilihat dari beberapa item anggaran yang tumpang tindih dan berlebihan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menilai rendahnya tingkat integritas korupsi dalam pelayanan publik di Ibu kota salah satunya disebabkan andil masyarakat. Hal ini dianggap salah kaprah oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

Pertamina sering dipandang sebagai 'sarang' korupsi. Namun Dirut Pertamina Ari Soemarno mencoba menangkisnya dengan jadi koordinator pencegahan korupsi. Akankah ada yang berubah?

KPK memperoleh informasi tambahan tentang dugaan penyalahgunaan dana lewat rekening liar di Mahkamah Agung. Data tersebut berasal dari laporan BPK yang disampaikan oleh ICW.