Kasus pencucian uang yang dilakukan Wa Ode Nurhayati-lah yang akan menjadi perkara pertama yang dilimpahkan ke pengadilan. Mampukah KPK mengungkapnya terang benderang?

Wa Ode Nurhayati belum menyerah. Setelah gagal menghadirkan Menkeu Agus Martowardojo di level penyidikan, tersangka kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah ini akan memohon hal serupa di persidangan.

Proses peyidikan tersangka kasus suap DPID, Wa Ode Nurhayati berakhir hari ini. Berkas perkara penyidikan politisi Partai Amanat Nasional itu segera dilimpahkan ke pengadilan.

Dua terdakwa perkara korupsi dana perusahaan PT KA, Mantan Dirut PT KA Ronny Wahyudi dan mantan Direktur Keuangan Ahmad Kuncoro mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

KPK diminta benar-benar menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang pada Wa Ode Nurhayati dengan maksimal. KPK harus mengusut tidak hanya terkait dana di rekening saja. Aliran harus dilacak.

KPK mendapat peluru baru untuk membongkar dugaan praktek suap di Banggar DPR. PPATK telah mengirimkan empat temuan mengenai rekening mencurigakan di Banggar.

Jajaran pengurus baru LPPOM MUI provinsi Sulawesi Tenggara baru saja dilantik. Gubernur Sultra H. Nur Alam telah melantiknya untuk masa khidmat 2012-2017. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan beberapa poin yang harus dipegang teguh para pengurus baru.

"Banggar perlu diselamatkan dengan menempatkan orang profesional di dalamnya," kata Waka KPK bidang Pencegahan, kata Busyro Muqoddas.

Ruang rapat baru Banggar DPR yang biaya pembangunannya menghabiskan Rp 20,3 miliar telah siap dipergunakan.

KPK tidak mempersoalkan penolakan Menkeu Agus Martowardojo terkait pemeriksaan sebagai saksi meringankan untuk Wa Ode Nurhayati. Menkeu pun tak akan dipanggil lagi.