Kemhan melarang pegawainya menggunakan aplikasi Zoom saat melakukan rapat. Alasan keamanan adalah salah satu yang menjadi latar belakang larangan tersebut.
Fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ekonomi dengan pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur.
Zoom banyak diburu seiring pandemi Corona, di mana masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk belajar, kerja, atau melakukan pertemuan secara virtual.
Kesediaan dan dukungan MK ini melengkapi pemikiran serupa yang datang dari DPD RI, BPK RI, dan KY, yang juga disampaikan dalam rapat virtual dengan MPR.