Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD 2015 segera dibahas Pemprov DKI bersama DPRD. Pembahasan lewat rapat Badan Anggaran DPRD ini bakal segera dimulai.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini akan menggelar rapat. Mereka dijadwalkan akan membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD 2015 bersama-sama.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut ada dana siluman yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam RAPBD 2015. Dana siluman yang dimaksudnya adalah anggaran yang muncul dalam APBD tanpa dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI untuk 5 BUMD.

Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

Meski sudah menggunakan sistem e-budgeting, Ahok tak menampik dirinya masih 'kecolongan' dengan ulah tangan-tangan jahil oknum di tubuh SKPD dan DPRD DKI.

Draf Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta hasil evaluasi Kemendagri sangat banyak. Rapat Badan Anggaran DPRD baru membahas halaman awal. 

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD hasil evaluasi kemendagri, didapati ada 5 BUMD yang mendapat anggaran padahal tak pernah dibahas DPRD.

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akan membahas evaluasi APBD tahun 2015 dengan TAPD. Ahok tetap tidak mau menerima 'dana siluman' Rp 12,1 triliun yang diajukan oknum anggota DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI mengajukan hak angket dan berencana memanggil istri Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Wagub Djarot Saiful Hidayat mengaku tak tahu maksud hak tersebut dan malah balik bertanya, "Maunya apa sih hak angket itu?"

Kemendagri telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke tangan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta sejumlah anggaran dialihkan dan dikurangi jumlahnya.