Mantan Terpidana I Nyoman Sumaryadi, kembali memegang jabatan sebagai Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) mengantikan Ngadisah yang menjabat sebagai rektor Oktober 2008 lalu.

Pemberlakuan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. BHP dianggap hanya mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi yang berorientasi kepada pasar.

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai seluruh pasal dalam UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan secara keseluruhan.

MK menggelar sidang pertama terkait pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat yang dianggap melanggar konstitusi.

Keberadaan sekolah Indonesia di Malaysia belum mampu memenuhi keinginan anak-anak TKI di sana untuk menuntut ilmu. Pemerintah RI didesak melobi pemerintah Malaysia untuk penambahan jumlah sekolah Indonesia di negeri jiran tersebut.

Kehadiran UU BHP bentuk kapitalisme dunia pendidikan yang berdampak pada liberalisasi pendidikan, dan menggambarkan penghindaran tanggung jawab pemerintah pada dunia pendidikan.

Begitu hinanya sebuah bangsa yang telah berumur 63 tahun namun masa depannya digariskan Asing. Faktanya campur tangan asing itu tak hanya di sektor migas. Tapi, juga di sektor lainnya.

PSB yang telah usai beberapa waktu lalu menyisakan masalah. ICW menemukan 61 sekolah dari 11 provinsi ditemukan rawan pungli.

Munculnya realitas tersebut karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan pendidikan yang yang berkualitas bagi rakyat. Sementara lembaga pendidikan benar-benar didasarkan pada orientasi bisnis.

Angka ketidaklulusan SMA tahun ini mencapai 250 ribu. Biaya pendidikan yang mahal dan penyelewengan dana pendidikan di mana-mana. Akan ke manakah demokratisasi dan pendidikan kita?