KPK mencoba membongkar permainan dalam proses jual beli gas alam oleh Pemkab Bangkalan yang berujung pada penyuapan sang mantan Bupati Fuad Amin. Lembaga anti korupsi itu menduga ada kongkalikong dalam kontrak pembelian gas untuk keperluan PLTG itu.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim-AM) menggelar aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka berharap KPK membongkar koruptor kelas wachid di Jawa Timur selainj Fuad Amin.

KPK mulai mengembangkan kasus Fuad Amin ke arah proses kontrak pengadaan gas alam untuk keperluan PLTG. Dalam kontrak pengadaan itu, ikut melibatkan pihak Pertamina EP.

‎Empat petinggi perusahaan PT Medya Karya Sentosa dipanggil KPK. Mereka dipanggil untuk diperiksa kasus suap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, namun untuk tersangka penyuap Antonio Bambang Djatmiko.

Tersangka kasus suap yang merupakan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dianggap tak kooperatif dalam proses penyidikan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyebut tak masalah jika Fuad terus menghambat proses pemeriksaan.

Sudah lebih dari seminggu, mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembelian gas setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Fuad sudah menjalani beberapa kali pemeriksaan sebagai tersangka dan saksi.

Setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan tiga orang tersangka kasus suap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, KPK langsung mengebut pemeriksaan. Kali ini, tiga orang yang terciduk dalam OTT akan diperiksa.

KPK melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus suap eks Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Tempat yang digeledah adalah rumah dan kantor pelaku suap, Antonio Bambang Djatmiko.

Gubernur Jatim Soekarwo tidak mengetahui proses dugaan suap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang melibatkan PD Sumber Daya, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Bangkalan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu ke KPK.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan kalangan birokrat pegawai negeri sipil masih yang menjadi pertama dalam dugaan transaksi mencurigakan. Setelah itu, berikutnya ada kalangan politisi.