Perpu Plt pimpinan KPK menuai pro kontra. Bagi Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, perpu itu kewenangan Presiden SBY dan tidak bertentangan dengan UU.

Tim perumus Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat perdana. Tim menyatukan pendapat sebelum memutuskan kandidat pimpinan KPK.

Masuknya Todung Mulya Lubis dan Taufiequrrachman Ruki dalam Tim Perumus Plt Pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden SBY, disayangkan sejumlah pihak. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mensinyalir Todung dan Ruki hanya akan menjadi boneka SBY.

Pembentukan Tim Perumus PLt Pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sebagai kesalahan. Pasalnya, Perpu penunjukan Plt Pimpinan KPK sebagai dasar pembentukan Tim Perumus juga merupakan hal yang keliru.

Pengesahan RUU Rahasia Negara tidak perlu harus akhir September ini. Banyak kontroversi harus diselesaikan dahulu agar produk hukum itu seimbang antara kepentingan keamanan dan kebebasan. Demikian arahan SBY.

Rencananya Panja RUU Tipikor akan menyepakati RUU Pengadilan Tipikor bersama pemerintah malam ini. Namun karena Menkum HAM Andi Mattalatta sibuk, rapat Panja dengan pemerintah ditunda besok malam.

Bagi FPKS, bukan hanya DPR tetapi pemerintah juga punya niat melemahkan KPK menyusul mencuatnya argumentasi Jaksa Agung yang meminta kewenangan penuntutan dikembalikan ke tangan Kejagung.

Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkum HAM Andi Mattalatta tetap bersikeras agar wewenang penuntutan yang selama ini juga dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Kejagung.

PR akhirnya mengesahkan UU Narkotika. Menkum dan HAM Andi Mattalatta pun memanjatkan puji syukur. Bagi Mattalatta, UU Narkotika ini untuk menegakkan hukum.

DPR diagendakan mengesahkan sejumlah RUU. Namun anggota yang hadir kurang dari separuh jumlah anggota DPR. Pengesahan RUU pun terpaksa diskors.