Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menemui pimpinan DPR siang ini. Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan agenda pertemuan untuk hubungan kelembagaan.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa pengusutan kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto ‎(BW) bukan dihentikan, melainkan hanya ditunda. Lalu sampai kapan?

Tim 9 baru menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai hal dibicarakan, terutama soal penghentian sementara kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Penyidik Bareskrim Sudah memeriksa Seskab Andi Widjajanto terkait kasus 'rumah kaca' Abraham Samad. Pemeriksaan dilakukan pada akhir pekan lalu di kantor Setkab. Namun ternyata ada hal lain yang ditanya ke Andi. Apa itu?

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memutuskan menunda proses hukum pada Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Keputusan itu merupakan kesepakatan dengan pimpinan KPK dan Jaksa Agung berdasarkan komitmen Presiden RI yang disampaikan melalui Mensesneg.

Andi Widjajanto ternyata sudah pernah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait pertemuan Abraham Samad dengan PDIP. Pemeriksaan dilakukan‎ di Kantor Setkab, Jumat (6/3) lalu. 

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memutuskan menunda proses hukum pada Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Keputusan itu dinilai bijak sekaligus menunjukkan bahwa Polri memenuhi kesepakatan.

Organisasi Perhimpuan Advokat Indonesia (Peradi) yang memayungi profesi Advokat di Indonesia, diharapkan menyatakan sikap dan mendukung BW dan Samad.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan penyidik masih melengkapi berkas kasus pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ia memastikan kasus tersebut ditunda, bukan dihentikan.

Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, publik terperanjat ketika calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus rekening gendut. Namun saat fit and proper test, Komjen BG diloloskan oleh Komisi III DPR. Polemik pun dimulai.