Tuntutan para sipir atas kasus Wamen Denny Indrayana yang berujung pada pembekuan MoU Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkum HAM disayangkan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dikritik karena kebijakannya yang membuat TPF kasus penamparan di LP Pekanbaru. Seharusnya Amir membuat TPF narkoba yang dapat leluasa masuk ke LP.

MoU antara BNN dan Kemenkum HAM dibekukan menyusul tuntutan para sipir penjara terkait insiden sidak Wamen Denny Indrayana. Alamat bandar berjaya di penjara?

Menkum HAM telah membekukan MoU dengan Kepala BNN tentang Pemberantasan Narkoba di Lapas seiring ada masalah sampingan dalam penggerebekan narkoba di LP Pekanbaru. Padahal MoU ini baru berumur 4 bulan.

Menkum HAM Amir Syamsuddin membantah adanya gerakan 30 ribu sipir akan melakukan perlawanan terhadap Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ia memastikan anak buahnya itu hanya ingin keadilan.

Menkum HAM Amir Syamsuddin membuka identitas sipir LP Pekanbaru yang mengaku ditampar Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ia bilang, sang sipir itu berprestasi.

Kontroversi penggerebekan narkotika di LP Pekanbaru yang diwarnai pemukulan sipir masih bergulir. "Saya akan bentuk TPF yang akan dipimpin Bapak Sam L Tobing," kata Amir Syamsudin

Berkaca dari 'kisruh' di LP Pekanbaru, Menkum HAM Amir Syamsuddin membekukan MoU dengan BNN tentang penindakan narkoba. Ini untuk menetapkan standar operasi baku.

Publik berharap isu pemukulan terhadap sipir Lapas Pekanbaru yang diduga dilakukan Denny Indrayana, tidak mengaburkan peredaran narkoba di Lapas. Alasannya, ada empat tersangka yang diciduk yakni 3 napi yang menjadi bandar termasuk satu sipir.

Dirjen Pemasyarakatan siap pasang badan terhadap anak buahnya yang mengaku ditampar oleh Denny Indrayana. Dengan perlawanan ini muncul perang urat syaraf di internal Kemenkum HAM. Bagaimana reaksi Menkum HAM Amir Syamsuddin?