Sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan HAM menggelar acara silaturahmi bersama para napi di LP Kelas IIA Jambi. Namun, di antara napi yang hadir tidak tampak terpidana kasus korupsi sekaligus politisi Partai Demokrat As'ad Syam.

Narapidana anak membutuhkan proses pembinaan yang berbeda dengan orang dewasa. Tidak hanya sekedar memberikan efek jera, napi anak juga perlu mendapatkan pendidikan.

Kewenangan penyelidikan pidana pencucian uang tidak diberikan kepada PPATK. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh lembaga penganalisis transaksi keuangan tersebut.

LHA yang disampaikan PPATK kepada KPK hanya berupa tembusan. Untuk proses penyidikannya, KPK harus berkoordinasi dahulu dengan Polri dan Kejaksaan guna menentukan tindak pidana asal dari kasus yang bersangkutan.

Panja DPR untuk RUU TPPU membantah memangkas wewenang KPK dan PPATK. Setiap putusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan DPR bersama pemerintah sebagai partner kerjanya.

Kewenangan pidana pencucian uang sepertinya tidak diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguat. Sebagian besar anggota tim perumus menghendaki penyidikan pidana itu tetap dipegang oleh Polri dan Kejaksaan.

Akhirnya KPK bisa mendapat kewenangan menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK, hal yang sempat jadi ganjalan di DPR. Tetapi KPK hanya fokus kepada unsur pidana korupsi dari kasusnya.

Pengacara Melli Darsa dan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie tak lolos sebagai calon pimpinan KPK. Mereka gagal karena menyatakan masih berniat mundur saat tes wawancara.

Menjelang penyerahan dua nama calon pimpinan KPK ke presiden, mulai beredar rumor soal siapa saja kandidat yang lolos. Di antara tujuh calon yang tersisa, calon yang paling kuat adalah Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Berpenghasilan ratusan juta dan sering menghabiskan akhir pekan di luar negeri. Itulah kehidupan salah satu calon pimpinan KPK, Melli Darsa.