Setara Institute mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang sepakat merevisi UU Ormas sebagai bentuk evaluasi atas maraknya aksi kekerasan oleh ormas belakangan ini. Sikap tersebut hendaknya harus diikuti dengan kinerja legislasi yang baik.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) direvisi. Kesepakatan ini meyusul terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan ormas tertentu.

Meningkatkan toleransi kehidupan umat beragama, menjauhi kekerasan dan mengayomi minoritas. Itulah pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Peringatan Nuzulul Quran Nasional.

Siapa calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri mesti menunggu beberapa bulan ke depan. Meski demikian sejumlah nama sudah nyaring terdengar.

Mike Tyson tampaknya sedang giat berusaha mengakrabi sisi spritual dalam diri sekaligus mencari ketenangan di hati. Makanya Tyson sudah berencana "menyepi" di Myanmar usai sebelumnya mengunjungi Tanah Suci.

DPR mempersiapkan rapat gabungan dengan jajaran Menkopolhukam membahas ormas anarkis. DPR akan mendesak Pemerintah mempertegas sikap kepada Ormas yang anarkis.

Begitu mudahnya para penegak hukum melakukan penertiban kaki lima terkadang dengan kekerasan. Namun, terhadap ormas-ormas tidak ada tindakan. Sekali pun bahkan yang membawa nama agama. Tidak pernah ada tindakan konkret. Lips service.

Beberapa waktu belakangan ini kita dibuat bosan dengan pemberitaan media massa mengenai skandal video mesum artis yang sebegitu menghebohkan. Kini, puasa dengan segala kesibukan aktifitas ritualnya diharapkan dapat mendidik masyarakat mengendalikan gejolak nafsunya.

Keberadaan Organisasi Massa (Ormas) radikal yang mengatasnamakan agama makin meresahkan masyarakat. Kementerian Agama (Kemenag) mencoba memberikan solusi dengan tetap mengutamakan dialog.

Pidato Kenegaraan Presiden SBY pada 16 Agustus harus menyinggung hal-hal yang bersifat fundamental. Salah satunya adalah peningkatan eskalasi kekerasan atas nama agama.