Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan kerugian negara sebanyak Rp 74,595 triliun dari penerimaan gas sejak 2000 hingga 2008.

ICW meminta kejagung mencontoh strategi KPK dalam penyelamatan aset negara. Tapi kejagung justru enggan dibanding-bandingkan KPK.

Kejagung tetap tidak akan menahan koruptor yang mengembalikan uang meski ditentang beberapa pihak. Pengembalian uang justru dikatakan akan menguntungkan semua pihak.

ICW menyayangkan kebijakan Kejagung yang tidak akan menahan koruptor yang mengembalikan aset-aset kerugian negara. Langkah itu justru memperlemah pemberantasan korupsi.

Ketua DPR Agung Laksono membantah dirinya tergesa-gesa dalam memutus pengesahan RUU MA dalam sidang paripurna Oktober 2008 lalu. Menurutnya, ia sudah mematuhi tata tertib yang ada.

Menag Maftuh Basyuni dimintai keterangan oleh BK DPR terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan 2 anggota Dewan. Menag mengakui telah menanggung seluruh biaya perjalanan mereka ke Arab Saudi.

Istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Rodham Clinton menanyakan kasus mendiang suaminya ke Presiden SBY. Hillary pun bersedia.

ICW memprediksi RUU Pengadilan Tipikor tidak akan selesai tepat waktu. Oleh karena itu, LSM antikorupsi tersebut sedang menggarap draft Perppu tentang Pengadilan Tipikor.

BK DPR akan memanggil Menag untuk dimintai keterangan soal dugaan gratifikasi terkait DAU pada Kamis 19 Februari.

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait kasus pelanggaran kode etik DPR dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung (MA). BK menjadwalkan meminta keterangan Agung Kamis (19/2/2009).