Setoran uang dari Freeport harus ditinjau ulang. Apakah pemberian itu sesuai aturan atau tidak. Yang dikhawatirkan, independensi Polri akan terganggu karena setoran uang itu.

Staf khusus Presiden SBY Velix Wanggai berharap semua pihak tidak langsung men-jugde soal dana PT Freeport yang diterima Polri. Semua harus melihat bagaimana kerja sama antara Freeport dan Polri lebih dulu.

"Presiden harus meminta klarifikasi Kapolri sehubungan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS per empat bulan untuk Polri," kata Koordinator IPW, Neta S Pane.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy berpendapat lembaga negara harus berhati-hati menerima bantuan dari lembaga non negara. Kapolri diminta mereview dan menidaklanjuti dugaan penyelewengan dana Freeport.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah mengakui adanya suntikan dana untuk institusinya dari PT Freeport. Namun hingga kini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memiliki pandangan soal pernyataan Timur itu.

Setoran Freeport ke Polri harus distop. Apapun alasannya aparat negara tidak bisa dibiarkan menerima pembiayaan dari perusahaan. Jangan sampai swasta mengendalikan aparat negara.

"Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu namanya duit nonbudgeter dan menjadi sesuatu yang liar dan pertanggungjawabanya menjadi tak jelas," kata Mensesneg era Gus Dur, Bondan Gunawan.

Polri diminta menolak penerimaan dana dari Freeport. Polri adalah abdi negara, tidak sepantasnya mendapatkan pemasukan dari perusahaan. Walau alasannya sebagai dana tambahan untuk polisi di lapangan.

LIPI sudah melakukan kajian terkait penyebab konflik kekerasan di Papua. Hasilnya, ada 4 permasalahan mendasar yang selama harus segera dituntaskan oleh pemeirntah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengevaluasi sistem pengaturan keamanan di Papua. Telah ditemukan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.