PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta atas gugatan YLBHI dkk. Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili Surpres Omnibus Law Cipta Kerja.
Keterlambatan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 cukup disayangkan. Dikhawatirkan akan membawa efek domino yang menyebabkan kinerja legislasi kurang maksimal.
Ia menyebut Kemenperin sebagai stakeholder pemberi rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, perlu berkoordinasi dengan KKP dalam menentukan kebijakan.
DPR RI menggelar rapat paripurna yang salah satunya beragendakan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021. 196 anggota DPR tak menghadiri rapat paripurna kali ini.