Pimpinan DPR kembali mengagendakan rapat dengan pemerintah. 8 Menteri diundang untuk membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun dari 8 menteri yang diundang, hanya 3 menteri yang hadir.

UU Keimigrasian yang baru disahkan DPR hari ini tidak hanya memberikan kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi orang asing yang kawin dengan warga negara Indonesia. Orang asing juga bisa mencari kerja.

Dalam rapat paripurna DPR, sejumlah fraksi mempertanyakan lambannya langkah pemerintah terhadap pembahasan RUU BPJS. Menko Kesra Agung Laksono berjanji akan segera menyelesaikannya.

Aksi mendukung hukuman mati atau menggantung para koruptor diwarnai aksi lempar tomat ke Gedung Kemenkum HAM. Pendemo juga sempat membakar foto Menkum HAM Patrialis Akbar.

UU Keimigrasian yang baru disahkan DPR hari ini tidak hanya memberikan kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi orang asing yang kawin dengan warga negara Indonesia. Orang asing juga bisa mencari kerja di Indonesia untuk menghidupi keluarganya.

Komunitas suami istri berbeda kewarganegaraan, sangat bersyukur terhadap telah disahkannya UU Imigrasi yang baru. Pasangan suami atau istri mereka yang WNA, kini punya payung hukum untuk tinggal di Indonesia.

Pencabutan pasal ancaman hukuman mati dalam RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus menjadi polemik. Pencabutan pasal tersebut masih belum pasti karena kini draf RUU masih dalam pembahasan.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah bahwa pemerintah yang diwakilkan 8 menteri telah mengabaikan pembahasan RUU BPJS. Menurutnya, pembahasan antara pemerintah dan DPR hanya terkendala perbedaan pandangan.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Keimigrasian yang ditunggu-tunggu para keluarga perkawinan campuran. Begitu palu sidang pengesahan diketuk, puluhan ibu-ibu yang merupakan para istri ekspatriat pun bersorak.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari beberapa waktu lalu mengendus kejanggalan dalam draf final RUU Imigrasi. Rupanya kejanggalan muncul karena pihak Kemenkum HAM salah ketik.