Anggota Panja Pramuka DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengaku sedih kegiatan studi banding Panja RUU Pramuka ke luar negeri dinilai miring oleh sebagian pihak. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk  observasi langsung.

Selain ke Afrika Selatan, Panja Pramuka DPR RI juga mengadakan studi banding ke Jepang dan Korea Selatan. Apa saja hasil yang didapat di dua negara yang dipilih karena gerakan kepramukaannya maju tersebut?

Rombongan Panja Pramuka dari Komisi X DPR yang berangkat studi banding di Afrika Selatan (Afsel) sejak 14 September, telah kembali ke Tanah Air. Sesuai misi semula, mereka banyak mendapat pelajaran mengapa Pramuka kurang berkembang di negeri itu.

Sejumlah pihak menduga kunker semacam ini hanya akal-akalan anggota DPR untuk plesir ke luar negeri. Bukan sekali ini saja studi banding menjadi bahan kritikan tajam. Sejak zaman Orde Baru kegiatan studi banding telah menuai citra negatif.

Kepergian Panja Pramuka Komisi X DPR ke Afsel, Korsel, dan Jepang mendapat sorotan sejumlah kalangan. Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh pun membeberkan alasan studi banding ke negara-negara tersebut.

"Pasca kunjungan kerja, DPR akan bertanggung jawab menjelaskan kepada publik apa yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Studi banding anggota DPR ke Afsel, Korsel dan Jepang dalam rangka studi banding penyusunan RUU Pramuka mendapat hujan kritik dari publik. Apa sebenarnya hal penting dari RUU Pramuka sehingga para legislator itu harus terbang ke tiga negara?

Publik kini kembali dihebohkan dengan rencana perjalanan studi banding anggota DPR ke sejumlah negara. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan tidak semua rencana studi banding anggota disetujui oleh Pimpinan DPR.

Meski mendapat protes, Panja Pramuka Komisi X DPR tetap berangkat ke 3 negara untuk studi banding. Kegiatan yang dilakukan anggota DPR tersebut dinilai berpotensi korupsi.

FPKS setuju jika ke depan undang-undang terkait kelembagaan DPR seperti UU MD3 itu dikaji ulang. Sebab beberapa poin dalam undang-undang tersebut tampaknya tidak menguntungkan DPR dan justru mendatangkan sorotan publik.