Polri dituding menerima dana dari PT Freeport untuk jasa pengamanan. Penerimaan itu dinilai bisa merusak independensi Polri.

Puluhan orang dari Repdem berunjuk rasa di depan gedung PT Freeport Indonesia. Mereka melakukan aksi di bahu jalan HR Rasuna Said dan melakukan aksi teatrikal. Akibatnya, arus lalu-lintas dari arah Kuningan menuju Menteng tersendat.

Sampai saat ini royalti emas Freeport yang dibagi ke pemerintah Indonesia cuma 1% meski dalam aturan baru harusnya 3,75%. Ternyata kontrak Freeport kebal dari perubahan aturan.

Freeport mengumumkan kondisi force majeure tambangnya di Papua karena kisruh demo pegawai yang membuatnya tak bisa mengolah hasil tambang. Kondisi ini turut membuat pemerintah rugi.

Ada tiga kawasan perkantoran di luar Central Business Distric (CBD) yang kini menjadi sorotan yaitu kawasan Pondok Indah, TB Simatupang, dan Serpong.

PT Freeport Indonesia dinilai hanya merugikan rakyat Papua dan Indonesia. Geram dengan kondisi tersebut, massa dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) akan melakukan aksi mengusir Freeport dari Indonesia.

Freeport mengaku 'uang keamanan' kepada pihak kepolisian Indonesia senilai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar di 2010 merupakan dana bersifat sukarela.

Tawaran manajemen PT Freeport Indonesia untuk memberikan kenaikan gaji pokok hingga 30% dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2013 tetap ditampik serikat pekerja.

Indonesia Corruption Watch menyatakan uang keamanan dari PT Freeport Indonesia kepada Polri sejak 2001 sampai 2010 berjumlah USD 79,1 juta Data tersebut bersumber dari laporan keuangan PT Freeprot Indonesia.

PT Freeport Indonesia (Freeport) mengklaim membayarkan royalti dan dividen kepada pemerintah sebesar US$ 2 miliar (Rp 8500/dolar) atau kurang lebih Rp 17 triliun hingga triwulan III-2011.