Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
KPK Belum Pastikan Waktu Jemput Paksa Nazaruddin

detikNews

KPK Belum Pastikan Waktu Jemput Paksa Nazaruddin

Rencana KPK untuk menjemput paksa M Nazaruddin dari Singapura belum dilakukan. Berbagai persiapan masih digodok tim penyidik, namun belum sampai pembahasan di tingkat pimpinan.
Rabu, 22 Jun 2011 06:11 WIB
KPK Belum Jadwalkan Pemanggilan TPF Partai Demokrat

detikNews

KPK Belum Jadwalkan Pemanggilan TPF Partai Demokrat

KPK berencana memanggil Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat untuk mengkonfirmasi tudingan-tudingan yang dilemparkan Nazaruddin. Namun, KPK belum menjadwalkan pemanggilan TPF.
Selasa, 21 Jun 2011 18:24 WIB
KPK Harus Segera Panggil TPF Partai Demokrat

detikNews

KPK Harus Segera Panggil TPF Partai Demokrat

KPK diminta segera merealisasikan rencananya untuk memanggil Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat. Dengan pemanggilan TPF diharapkan permasalahan menjadi gamblang.
Selasa, 21 Jun 2011 13:29 WIB
Antara Eksekusi Ruyati dan Badai Politik Demokrat

detikNews

Antara Eksekusi Ruyati dan Badai Politik Demokrat

Masih segar dalam memory kolektif publik Indonesia, pada Selasa (14/6/2011), dengan bangga dan percaya diri, Presiden SBY menyampaikan pidato dalam sidang International Labour Organization (ILO) ke 100 di Swiss.
Selasa, 21 Jun 2011 11:24 WIB
FPDIP: Koster Clear, Kami Tak Percaya Nazaruddin

detikNews

FPDIP: Koster Clear, Kami Tak Percaya Nazaruddin

Fraksi PDI Perjuangan DPR enggan mempercayai tudingan M Nazaruddin terkait anggotanya, I Wayan Koster. Fraksi oposisi itu telah memanggil Koster hingga dua kali dan tak menemukan indikasi kebenaran dari tuduhan Nazaruddin.
Selasa, 21 Jun 2011 10:42 WIB
Label Kebangetan Untuk Kasus M Nasir

Label Kebangetan Untuk Kasus M Nasir

BK DPR akan mengusut kasus M Nasir dengan serius. Kasus sepupu Nazaruddin ini dilabeli sebagai kasus kebangetan. BK masih mengumpulkan data, fakta dan bukti pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan politisi PD itu.
Senin, 20 Jun 2011 14:06 WIB