Polri melakukan banding atas putusan KIP terkait data 17 rekening gendut. Polri menegaskan langkah itu diambil bukan untuk melindungi jenderal polisi.

Mabes Polri menolak putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan untuk membuka 17 rekening gendut. Polri akan mengajukan keberatan soal putusan KIP tersebut.

HKTI di bawah pimpinan Prabowo Subianto akan melancarkan gugatan hukum terhadap HKTI kubu Oesman Sapta Odang. Sebagai pimpinan HKTI yang disahkan dalam hasil Munas VII kubu Prabowo merasa gerah dengan organisasi HKTI bentukan Oesman Sapta.

KPU mengeluhkan kewenangan MK yang terlalu besar karena masuk ke ranah pemilukada. Akibat adanya putusan MK soal pemilukada, hingga kini beberapa daerah masih belum jelas status pemimpinnya.

Mabes Polri dengan tegas menolak mematuhi putusan Komisi Informasi Pusat yang mewajibkan membuka 17 rekening gendut perwira polisi. Jika pembangkangan terhadap putusan itu terjadi sampai kasasi, maka Mabes Polri bisa kena pidana.

Bendungan raksasa yang melingkar menutup pantai Jakarta dipertimbangkan untuk dibangun sebagai solusi penanggulangan banjir. Rencana ini ditentang sejumlah kalangan karena artinya reklamasi akan jalan terus.

Mabes Polri memilih mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memutuskan Polri harus membuka 17 rekening gendut milik sejumlah perwiranya. Tindakan Polri yang tidak mematuhi putusan tersebut dinilai sebagai bentuk pelecahan terhadap lembaga negara.

DPR kembali mendesak Polri mengungkap 17 Jenderal Polri pemilik rekening gendut. Desakan ini diserukan karena Polri lebih memilih mengajukan banding ketimbang mengungkap jenderal pemilik rekening gendut.

"Tim Polri akan melakukan banding upaya hukum lainnya yaitu PTUN. Itu adalah upaya banding yang tersedia," ujar Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar.

Mabes Polri menilai keputusan Hakim Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) yang meminta agar Polri mengumumkan 17 perwira pemilik rekening gendut belum final. Polri siap mengajukan banding.