detikNews

Menengok Prestasi 10 Bulan Kinerja DPR di Peringatan HUT ke-70

10 Bulan sudah DPR periode 2014-2019 bekerja. Namun belum ada grafik menggembirakan dari hasil kerja DPR di bidang legislasi.

Jumat, 28 Agu 2015 11:44 WIB

detikNews

Ada Capim KPK Tolak Jawab Pertanyaan, Pansel: Itu Jadi Catatan

Jimly Asshiddiqie saat wawancara capim KPK menolak menjawab pertanyaan pansel. Bagaimana penilaiannya?

Kamis, 27 Agu 2015 17:10 WIB

detikNews

MK Tegaskan Pembina Yayasan Tidak Boleh Mendapat Gaji dan Honor

Pembina yayasan dilarang menerima gaji dan honor. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan fungsi yayasan sebagaimana di masa lalu.

Rabu, 26 Agu 2015 15:32 WIB

detikNews

MK Kubur Mimpi Tenaga Honorer Jadi PNS

MK menilai gugatan penggugat tidak jelas sehingga keinginan para pemohon untuk menjadi PNS kandas.

Rabu, 26 Agu 2015 14:44 WIB

detikNews

Capim Gudono Minta Pemerintah Terbitkan PP untuk Penyidik Independen KPK

Calon pimpinan KPK Gudono ingin ada perubahan sistemik agar lembaga antirasuah itu semakin baik.

Selasa, 25 Agu 2015 18:32 WIB

detikNews

Pansel KPK Korek Jimly Soal Kontrakan Rumah Rp 120 Juta Saat Jabat Ketua MK

Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jimly Asshiddiqie ditanya Pansel terkait tempat tinggalnya saat menjadi Ketua MK.

Selasa, 25 Agu 2015 14:45 WIB

detikNews

Jimly Bersikukuh Tolak Menjawab Saat Ditanya Alasan Mundur dari MK

Salah satu kandidat capim KPK, Jimmly Asshiddiqie sempat bersitegang dengan anggota Pansel KPK Enny Nurbaningsih tekait pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Selasa, 25 Agu 2015 13:24 WIB

detikNews

Ahli Nilai Sulit Membuat Aturan Nama Perusahaan Termuat di Kemasan Produk

Mereka meminta perusahaan mencantumkan nama perusahannya dalam struk pembayaran atau dalam produknya untuk memudahkan gugatan.

Senin, 24 Agu 2015 15:47 WIB

detikNews

DPR Prioritaskan Pembangunan Gedung Baru untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat

Tujuh proyek DPR yang ditaksir senilai Rp 1,6 triliun didorong anggota dewan untuk terealisasi.

Senin, 24 Agu 2015 11:52 WIB

detikNews

Dianggap Merugikan Warga, Aturan Calon Tunggal di UU Pilkada Digugat ke MK

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menggugat ketentuan larangan calon tunggal yang diatur dalam UU Nomor 8/2015 tentang pilkada.

Rabu, 19 Agu 2015 17:05 WIB