“Saya justru berterima kasih. Justru kamu (Gerindra) yang nggak tau terima kasih dong kalau ngomong gitu. Emangnya cuma Gerindra yang nyalonin saya kemarin? Sama PDIP toh,” kata Ahok

Partai Gerindra memilih mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Meski calon kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, Gerindra memastikan tetap mendengar suara masyarakat saat pemilihan.

Wakil Ketum Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan partainya tetap menginginkan Pilkada melalui DPRD. Penolakan yang disuarakan Ahok tak jadi pertimbangan bagi partai mengkaji ulang keputusan politiknya.

KetuaPartai Gerindra DKI Jakarta MTaufik mempersilakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota partai. Lebih dari itu, Taufik juga meminta Ahok mundur dari jabatannya jika nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pembahasan RUU Pilkada memunculkan polemik soal pilkada langsung atau tak langsung alias lewat DPRD. Berikut adalah peta perkubuan teranyar yang dihasilkan lewat rapat.

Panja RUU Pilkada di DPR membahas sistem paket Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah ‎dalam Pilkada. Mayoritas fraksi setuju kepala daerah dan wakilnya tidak dipilih dalam satu paket.

Pemilihan wali kota Surabaya direncanakan digelar September 2015 mendatang. Masih lama memang, tapi namanya saja politik, maka saat ini sudah ada yang otak-atik terkait calon. Wali Kota Tri Rismaharini yang dinilai sukses disebut-sebut tak lagi lagi diusung PDIP.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 telah terbentuk. Komposisi pimpinan diisi oleh partai politik sesuai urutan pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu. PDIP mengisi kursi ketua DPRD DKI Jakarta.

Pembahasan RUU Pilkada masih berlanjut dengan memunculkan opsi yakni pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Kali ini Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang biasanya seiring sejalan dengan pemerintah justru beda pilihan.

Presiden terpilih Joko Widodo hingga kini belum menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta. Sementara, waktu pelantikan diri dan kabinetnya terbilang cukup mepet. Kapan Jokowi akan menyerahkan suratnya?