KPK siap melakukan klarifikasi harta kekayaan capres-cawapres terpilih. Hal itu dapat saja dilakukan jika ada permintaan dari masyarakat.

Meski pendapatannya tinggi, tapi tranparansi jajaran petinggi BUMN tergolong rendah. Buktinya kewajiban melaporkan atau memperbaharui laporan harta kekayaan tidak kunjung dipenuhi.

Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Agus Martowardoyo menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah itu, direksi Bank Mandiri lainnya juga menyusul. Ada apa?

Kementerian BUMN tidak memiliki aturan internal terkait pejabat yang menjadi tim kampanye capres-cawapres. Karena itu Kementerian BUMN mengandalkan pada Bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut.

KPK berencana akan memberi kuliah anti korupsi kepada 560 orang anggota DPR terpilih periode 2009-2014. Namun mengenai kapan hal tersebut akan dilakukan, KPK masih menunggu pihak Sekretariat Jenderal DPR.

KPK mengeluhkan waktu yang mereka miliki untuk memverifikasi laporan kekayaan pasangan capres. KPK merasa tidak bisa efektif untuk mengecek secara seksama seluruh kekayaan yang dimiliki pasangan-pasangan tersebut.

KPK batal mengumumkan daftar rinci kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebagai gantinya, KPK menyerahkan pengumuman itu pada KPU.

Setelah memverifikasi harta kekayaan capres dan cawapres selama 2 hari, KPK menyerahkan laporannya ke KPU. Beberapa staf KPK menyerahkan 1 map tebal berwarna biru.

Apa saja harta kekayaan capres dan cawapres yang akan maju dalam Pemilihan Presiden 2009? Tentu ingin diketahui masyarakat. Calon pemimpin bangsa itu pun akan membeberkan seluruh kekayaannya di KPK 25 Mei mendatang.

Cawapres Boediono mengaku siap memberikan data harta kekayaannya kepada staf pemverifikasi harta kekayaan dari KPK. Staf KPK akan datang pada pukul 17.00 WIB.