Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melapor kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan diwakili oleh staf pribadi Mega.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun karena belum lengkap, berkas dikembalikan dan akan dibawa kembali Senin 18 Mei mendatang.

Calon presiden Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ternyata sudah menyerahkan laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu diberikan pada Jumat 16 Mei kemarin.

Cawapres SBY, Boediono melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan hanya berselang 3 jam setelah SBY.

SBY menjadi orang pertama yang melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY lebih cepat dari Jusuf Kalla (JK) dalam hal ini.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan dan Pejabat Negara (LHKPN). Namun kedatangannya hanya diwakili oleh Kepala Sekretariat Partai Hanura Slamet Rujito.

Indikasi kepastian Megawati Soekarnoputri maju dalam pilpres mendatang semakin kuat. Utusan Mega sudah mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 4 pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK non aktif Antasari Azhar. Hal ini terungkap lewat fakta-fakta yang berkembang dalam kasus pembunuhan Nasrudin.

Utusan capres Demokrat SBY dan capres Golkar Jusuf Kalla (JK) datang ke KPK untuk mengambil formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para calon presiden dan calon wakil presiden untuk melaporkan kekayaan. Waktu penyerahan data diberikan hingga 16 Mei 2009.