"Perppu Imunitas ini tidak datang dari langit. Di Indonesia, anggota DPR yang menolak wacana Perppu Imunitas ini sebenarnya punya hak imunitas," kata Denny Indrayana.

Ahok mendukung seruan masyarakat untuk menyelamatkan KPK. Namun, ia punya pendapat berbeda tentang wacara hak imunitas bagi pimpinan KPK. Apa pendapat Ahok?

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menerima pengaduan dan permintaan perlindungan tim kuasa hukum Bambang Widjajanto. Untuk segera memproses, Peradi akan segera panggil Bambang Widjojanto (BW). 

3 Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu dan Zulkarnaen dilaporkan ke polisi di tengah penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan. Prof Denny Indrayana melihat hal itu sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Kuasa hukum Bambang Widjajanto meminta perlindungan hukum terhadap Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Perlindungan diminta karena apa yang dilakukan BW sudah sesuai kode etik advokat.

Komnas HAM mendukung usulan agar Presiden membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Hal ini menyusul adanya penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang dinilai bisa melemahkan dan mengganggu kerja komisi tersebut.

Guru Besar Hukum UGM Prof Denny Indrayana menyampaikan penjelasan soal wacana hak imunitas bagi pimpinan KPK. Menurut dia, hak kekebalan itu berlaku hanya saat masih menjabat. 

Penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap upaya melemahkan KPK. ‎Muncul usulan agar diterbitkan SP3 atas kasus Bambang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, penggunaan hak imunitas berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, semua orang sama rata di mata hukum.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa saat ini partainya belum memutuskan terkait perlu atau tidaknya Perppu Immunitas Pimpinan KPK.