Sebuah cerita tentang pabrik piringan hitam sekaligus perusahaan rekaman tertua milik pemerintah Republik Indonesia.

Mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu membantah dakwaan penuntut umum yang menyebut uang Rp 3 miliar adalah suap. Amran menyebut uang tersebut adalah bantuan dari perusahaan milik Siti Hartati Murdaya terkait pencalonannya kembali di Pilkada Buol.

Sudah setahun lebih peristiwa 'Black October' menerpa industri konten premium. Namun sampai hari ini, tanda-tanda kebangkitan bisnis tersebut sepertinya masih belum muncul. Masihkah ada harapan?

Mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu didakwa menerima suap sebesar Rp 3 miliar. Uang itu diterima terkait penerbitan surat pengajuan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha lahan perkebunan perusahaan milik Siti Hartati Murdaya.

Bondan Winarno mengaku aneh dengan diakuinya hak cipta kopi 'Tiam'.Bondan mengatakan, bahwa pemilik hak cipta 'kopi tiam' adalah keturunan tionghoa.Otomatis, sang pemilik tahu makna dari kata 'tiam'

Sidang perdana Bupati nonaktif Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu digelar hari ini.  Amran duduk di kursi terdakwa karena perkara suap terkait hak guna lahan kelapa sawit milik perusahaan Siti Hartati Murdaya.

Pertarungan antara produsen mobil General Motors (GM) dengan Universitas Hebrew asal Israel terkait iklan yang memuat gambar ilmuwan Albert Einstein menemui titik akhir. Universitas Hebrew kalah di California.

Tersangka kasus suap Bupati Buol, Hartati Murdaya, mengaku mendapat tekanan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buol. Hartati menilai itulah yang menjadi penyebab anak buahnya nekat memberi uang kepada Bupati Buol, Amran Batalipu.

Dari puing-puing MegaUpload yang tersisa, Kim Dotcom membangkitkan kembali situsnya tersebut. Menggunakan nama Mega, situs berbagi file yang baru diklaim lebih cerdik menghindari 'penggerebekan'.

Google akan memblokir situs media Prancis dari pencarian jika negara itu mewajibkan mesin pencari membayar content. Dalam surat yang dikirim kepada sejumlah kantor kementerian, Google mengatakan peraturan itu "mengancam eksistensi Google."