detikFinance

KPK: Sistem di Depkeu Rawan Korupsi

KPK menilai sistem yang ada di Depkeu rawan dan berpotensi korupsi. Oleh karenanya, Depkeu perlu segera membenahi sistem yang ada di institusinya.

Jumat, 18 Feb 2005 11:39 WIB

detikFinance

Lembaga Ombudsman Pajak Harus Dibentuk Untuk Transparansi

Guna meningkatkan aspek transparansi dan kepastian hukum, sudah saatnya untuk segera dibentuk lembaga ombudsman pajak.

Selasa, 15 Feb 2005 16:59 WIB

detikFinance

Airlangga Calonkan Diri Jadi Ketua AEI

Airlangga Hartarto, mencalonkan diri sebagai ketua AEI tahun 2005-2008. Sementara Bacelius mendukung pencalonannya dan akan menjadi ketua dewan penasehat AEI.

Selasa, 01 Feb 2005 18:38 WIB

detikFinance

Pemerintah Masih Kaji Insentif Pajak Bagi Merger Bank

Pemerintah masih mengkaji pemberian insentif pajak bagi bank yang akan merger dan akuisisi. Tapi pembicaraan dengan otoritas perbankan belum ada.

Selasa, 01 Feb 2005 17:50 WIB

detikFinance

Tim Penilai Akan Gantikan Tim Pemberesan BPPN

Depkeu membentuk tim penilai aset-aset BPPN dibawah koordinasi Ditjen Pajak untuk menggantikan Tim Pemberesan BPPN yang berakhir 27 Januari ini.

Rabu, 26 Jan 2005 17:04 WIB

detikNews

Mabes Polri Tahan Otak Pelaku Pembuat Faktur Pajak Fiktif

Mabes Polri menahan otak pelaku jaringan pembuat faktur pajak PPN fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 55 miliar.

Sabtu, 22 Jan 2005 17:12 WIB

detikNews

Kantor SBY Dipasangi Alat Monitor Pajak On Line

Presiden SBY dapat memantau perkembangan penerimaan pajak dari menit ke menit. Sebuah alat monitor telah dipasang di kantor presiden.

Jumat, 14 Jan 2005 17:29 WIB

detikNews

26 Maret Bukan Deadline Seluruh Orang Asing Keluar Aceh

Pemerintah masih memberikan kesempatan organisasi internasional non militer melanjutkan kegiatan di Aceh setelah 26 Maret 2005.

Jumat, 14 Jan 2005 17:15 WIB

detikFinance

Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji Revisi UU Investasi

Pemerintah dalam dua pekan ini akan membentuk tim pengkaji revisi UU Investasi. Diharapkan, terdapat perubahan yang signifikan dalam UU tersebut.

Kamis, 13 Jan 2005 17:39 WIB

detikFinance

Pemerintah Hapus Pos Penerimaan Bea Masuk Aceh di APBN 2005

Pemerintah untuk sementara menghapuskan pos penerimaan dari target bea masuk di Aceh dalam APBN 2005 yang diperkirakan mencapai Rp 160 miliar.

Senin, 10 Jan 2005 12:56 WIB