Putusan MA yang mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) pada kasus reklamasi Pantai Jakarta yang diajukan pengusaha dinilai cukup mengagetkan.

Kabar mengejutkan datang dari MA. Jika dalam kasasinya MA menganggap reklamasi Pantai Jakarta ilegal, kini putusan itu berbalik 180 derajat. MA membatalkan putusan kasasi dan menilai reklamasi Pantai Jakarta legal.

Komisi Informasi Pusat (KIP) kini telah efektif melaksanakan tugasnya. Namun KIP seperti kurang bertaji. Buktinya, dari 7 putusan yang dikeluarkan, baru 3 yang dijalankan.

Walikota Bogor Diani Budiarto, tak mau dianggap telah menghambat kebebasan beragama terkait masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Menurut dia, ada masalah hukum yang sama-sama harus ditaati bersama.

Dua pengacara, Bonaran Situmeang dan Bambang Widjojanto duduk berlawanan di ruang sidang MK dalam sengketa Pilkada Tateng. Bonaran duduk sebagai pihak termohon. Sedangkan Bambang duduk sebagai pihak pemohon untuk pasangan Pemilukada yang kalah.

MK diprotes. Lembaga itu dinilai lamban menangani perkara masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sejumlah koalisi LSM yakni ICW, YLBHI, dan LBH Jakarta akan mendatangi MK dan memberikan surat protes itu.

Polri belum resmi memastikan kasus tayangan 'Silet' akan di-SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan). Namun jika kasus ini dihentikan, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengajukan gugatan praperadilan.

Sumber keretakan dan ketidakharmonisan elite PKS dimulai pada saat pembahasan pilihan PKS terhadap capres dan cawapres dalam Pemilu 2004. Dalam bursa capres dan cawapres tersebut, muncul 2 kubu yang pro Amien Rais dan pro Wiranto.

Majelis Hakim PTUN menerima gugatan RCTI terkait sanksi KPI Pusat terhadap tayangan Silet. soal bencana Gunung Merapi pada 7 November 2010 lalu. Hakim meminta KPI mencabut sanksi administratif. KPI pun meminta banding.

PN Jakpus kembali menggelar sidang dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri senilai Rp 1,259 triliun. Dalam sidang kali ini, hadir saksi ahli hukum pidana, Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa sengketa pajak bukan ranah pidana dan harus ditangani PTUN .